Indonesia Pertimbangkan Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

27/10/2020 24 view Jogja Kini Pixabay

Globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini turut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari ketidakseimbangan aliran komunikasi internasional hingga pada persaingan ekonomi antara negara. Salah satu hal yang cukup menjadi perhatian dunia khususnya negara-negara yang tergabung dalam United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) adalah NWICO atau The New World of Information & Communication Order. McPhail (2014) menjelaskan NWICO merupakan salah satu evolusi dalam restrukturisasi sistem media dan telekomunikasi terutama dalam menciptakan keseimbangan arus informasi pada bidang ekonomi, budaya, dan politik khususnya di negara-negara berkembang (h. 9).

Hal ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran negara berkembang yang tidak memiliki porsi lebih dalam arus informasi. Bagi negara berkembang, NWICO ini dapat dijadikan sarana untuk memaksimalkan kemandirian media nasional serta sarana dalam pemberitaan dari kegiatan-kegiatan di negara berkembang. Dalam konteks ekonomi, pendidikan, dan budaya hal ini sangat penting mengingat arus informasi pada media menjadi salah satu sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif bagi pemerintah bagi warganya terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada konteks yang lain, persaingan ekonomi antar negara juga menjadi ancaman bagi kesejahteraan suatu negara, dalam hal ini negara dituntut untuk terus beradaptasi pada perkembangan ekonomi dunia agar dapat melindungi ekonomi negaranya terutama menciptakan kemandirian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan upaya dalam mengentaskan kemiskinan juga menjadi salah satu upaya-upaya yang selalu diupayakan oleh negara.

Tak hanya itu saja, peran pemerintah dalam menghadirkan akses kesehatan dan pendidikan juga menjadi salah satu tantangan tersendiri mengingat ada banyak pertimbangan yang harus dipahami dan dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menciptakan suatu kebijakan yang tepat sasaran pada kedua bidang ini. Dalam menetapkan kebijakan ini, tentu ada beberapa hal yang harus dipahami, dalam bukunya yang berjudul “Inclusive State: Social Policy and Structural Inequalities” Dani & de Haan (2008) memaparkan beberapa hal yang menjadi arah pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan hal kebijakan ekonomi maupun kebijakan pada bidang pendidikan dan kesehatan yang ditinjau dalam konteks budaya.

Integrasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Kemiskinan

Harris & Robb dalam Dani & de Haan (2008) memaparkan urgensi dalam mengintegrasikan kebijakan makro serta tujuan sosial khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada suatu negara. Secara garis besar, kebijakan ekonomi makro dibutuhkan sebagai sarana dalam mengatasi masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan. Dari pemahaman tersebut pada akhirnya membuka gambaran akan kompleksitas yang timbul oleh karena globalisasi, bahwa saat ini negara turut bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan-kebijakan bagi kesejahteraan warganya.

Dalam konteks ini, Harris & Robb memaparkan mengenai beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan melalui pertimbangan risiko dalam setiap kebijakan yang diambil mulai dari menurunkan suku bunga, kebijakan fiskal serta perancangan kegiatan yang mendukung pertumbuhan kaum miskin, kebijakan akan reformasi struktural, serta pertimbangan kebijakan pada lintas kelompok dalam konteks sosial dan ekonomi. Hal ini bertujuan agar segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tetap harus mempertimbangkan beberapa aspek terutama yang berkaitan dengan kebijakan pro rakyat kecil atau kaum miskin. Tak hanya itu saja, setiap negara juga mempunyai karakteristik berbeda-beda khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi, oleh karena itu menganalisis karakteristik pada masing-masing negara juga menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan ekonomi makro ekonomi dan kebijakan sosial yang diambil.

Beberapa langkah reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah juga sangat penting khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan (Harris & Robb dalam Dani & de Haan, 2008, h. 108). Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seperti privatisasi, liberalisasi perdagangan, maupun reformasi di sektor perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara sejatinya harus tetap mempertimbangkan pada kelangsungan hidup kaum miskin, karena tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah salah satunya pengentasan kemiskinan.

Di samping itu, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan tersebut, dalam kaitan ini Harris & Robb dalam Dani & de Haan (2008) menggarisbawahi bahwa pemangku kepentingan harus menciptakan ruang partisipasi serta melibatkan para kaum miskin dan terpinggirkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan (h. 111). Langkah tersebut tentu beralasan, dengan mendengar dan memahami persoalan dari “akar rumput” tentunya dapat membantu pemerintah selaku regulator untuk menetapkan arah kebijakan yang pas dan tepat.

Dalam konteks yang berbeda, pembuatan kebijakan dalam globalisasi saat ini juga tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor yang tak boleh dilupakan, mengingat pendidikan dan kesehatan di era globalisasi ini juga memiliki tantangan yang begitu beragam khususnya yang berkaitan dengan perbedaan budaya di masyarakat. Marc dalam Dani & de Haan (2008) memaparkan pentingnya mempertimbangkan faktor budaya dalam menghindari diskriminasi budaya khususnya dalam menetapkan kebijakan yang relevan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Bidang Pendidikan dari Sudut Pandang Budaya

Secara garis besar hal pertama yang menjadi perhatian adalah pentingnya pemahaman keanekaragaman budaya dalam pendidikan, dalam kaitan ini pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor dalam pembentukan nilai-nilai bersama untuk sebuah negara dan sarana dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Keberhasilan layanan pendidikan tak lepas dari peran pendidikan multikultural yang dijalankan, mengingat ada berbagai perbedaan dan variasi budaya yang ada di masyarakat sehingga dibutuhkan satu pemahaman yang dapat mendukung pengembangan identitas kelompok dan membina kesamaan antar kelompok. Di samping itu, aspek perbedaan budaya dan keberagaman budaya di ruang kelas juga harus disikapi secara penting terutama dalam mengenali dan menghormati keunikan keberagaman dalam masyarakat baik antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang nantinya dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

 

Bidang Kesehatan dari Sudut Pandang Budaya

Pada konteks kesehatan, keberhasilan pelayanan kesehatan juga didasarkan pada pendekatan budaya antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat itu sendiri. Stephens dalam Dani & de Haan (2008:261) menjelaskan bahwa pentingnya memasukan dan mengintegrasikan budaya tentang kesehatan akan menciptakan pemahaman bersama, baik dalam menghormati latar budaya pasien dan mengakui nilai-nilai dalam praktik pengobatan tradisional yang selama ini tersebar luas di masyarakat. Mahalnya biaya pengobatan modern dan kurangnya kepercayaan pada kesehatan modern menyebabkan sebuah tantangan tersendiri khususnya pada pelayanan kesehatan di negara berkembang, karena masyarakat cenderung masih percaya dan menggunakan pengobatan tradisional yang menjadi kepercayaan budaya mereka. Integrasi pengobatan tradisional ke dalam pendidikan dan praktik kedokteran modern juga harus dilakukan, terutama kolaborasi antara pengobatan tradisional dan modern dalam menyembuhkan segala penyakit. Marc (2008:268) beranggapan bahwa pengakuan keragaman budaya akan berdampak dalam meningkatkan kesadaran akan kesetaraan dan “kohesi” dalam masyarakat khususnya dalam memberikan layanan masyarakat baik pada bidang pendidikan dan kesehatan khususnya dalam menciptakan kebijakan di era globalisasi secara lebih adil dan manusiawi.

 

Lalu, Bagaimana dengan Penerapan Kebijakan di Indonesia?

Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia, Indonesia tentu memiliki serangkaian tantangan terutama dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan beragam etnis, ras dan kebudayaan, hal ini menjadi keunikan sekaligus tantangan dalam perancangan dan implementasi kebijakan bagi masyarakat. Situasi ekonomi dunia yang dinamis juga mengharuskan pemerintah Indonesia untuk terus beradaptasi, terutama berkaitan dengan melemahnya ekonomi dunia dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

Bila mengacu pada rujukan dari Dani & de Haan (2008), beberapa kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah telah dilakukan, berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dimana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (2020) telah menetapkan kebijakan dalam menekan lonjakan kemiskinan serta pengangguran khususnya dalam strategi ekonomi menghadapi COVID-19, mulai dari simulasi INDOMOD, peningkatan benefit pada Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Kartu Sembako. Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah juga telah mengupayakan pemberian diskon listrik, bansos tunai, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dari sisi kriteria penerimaan bantuan kebijakan ini, pemerintah memang telah melakukan analisis dan kategorisasi melalui means-testing baik pada kategori pendapatan, konsumsi, maupun kriteria lain. Namun pada prinsipnya, kebijakan ini ditetapkan secara cepat mengingat pandemi ini terus menyebar sehingga diperlukan langkah yang cepat tanpa melibatkan masyarakat miskin dalam perumusan kebijakannya.

 Dalam konteks pendidikan sendiri, Indonesia masih jauh dari harapan. Sudah berulang kali Indonesia telah mengganti kurikulum pembelajaran guna meningkatkan layanan pendidikan kepada generasi penerus bangsa, namun yang terjadi adalah kebingungan dari tenaga pengajar maupun siswa dalam mengikuti kurikulum ini. Upaya pengenalan keberagaman dalam dunia pendidikan juga masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah, mengingat toleransi budaya maupun agama menjadi hal yang perlu diperbaiki dan ditanamkan melalui sistem pendidikan maupun kurikulum yang sesuai, seperti contohnya yaitu mata pelajaran baru terkait keberagaman budaya, agama, ras, etnis ini.

Di samping itu, dalam hal kesehatan. Indonesia tentu memiliki keunikan tersendiri, maraknya praktek kesehatan tradisional turut mewarnai dunia kesehatan, berbagai obat tradisional yang masih dipercaya oleh masyarakat juga menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan obat modern dengan obat tradisional, agar dengan adanya globalisasi ini justru tidak menghilangkan atau menghapus obat tradisional. Memahami konteks budaya dalam bidang kesehatan juga menjadi hal yang harus diperhatikan, agar nantinya tidak timbul pula diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Pada kasus ini, pemahaman dari Marc dalam Dani & de Haan (2002) di atas dapat dijadikan rujukan baru dalam perencanaan kebijakan khususnya mempertimbangkan faktor budaya yang pada hal ini menjadi sebuah tantangan nyata bagi pemerintah Indonesia dan institusi pendidikan kedokteran itu sendiri.

Namun, dalam melihat kasus di Indonesia dengan hal yang disampaikan oleh Marc dalam Dani & De Haan (2002), pemaparan tersebut kurang memberikan pemahaman akan pendekatan-pendekatan yang ideal di era globalisasi saat ini khususnya dalam kaitanya mengenai pendidikan dan kesehatan. Pemahaman akan perkembangan teknologi tak selamanya berdampak buruk bagi masyarakat, oleh karenanya akan sangat menarik apabila dalam artikel ini membahas juga mengenai potensi teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana alternatif terbaru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Menumbuhkan pemahaman keragaman budaya di masyarakat juga dapat dilakukan dengan teknologi melalui cara-cara kreatif yang dapat menyentuh semua aspek masyarakat serta mengurangi konflik dan kesalahpahaman yang terjadi akibat adanya komunikasi yang salah.

 

Sumber :

Dani, Anis A., & de Haan, Arjan. (2008). Inclusive States: Social Policy and Structural

Inequalities. Washington DC, USA: The World Bank.

Kementerian Keuangan. (2020). Kemiskinan dan Ketimpangan Meningkat Apa Peran Kebijakan

Fiskal?. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/07/24/172226363978221-kemiskinan-dan-ketimpangan-meningkat-apa-peran-kebijakan-fiskal 

McPhail, Thomas L. (2014). Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends, Edisi Keempat. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc.

 

*Penulis Bagus Yudananto Nugroho adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta