Pakar UGM: Pemerintah Harus Tegas Larang Mudik

06/04/2020 83 view Jogja Kini Dok UGM

Yogyakarta, Pandemi Covid-19 diperkirakan masih mereba hingga beberapa bulan ke depan. Bulan puasa dan lebaran Idul Fitri tidak lama lagi. 

Pemerintah menyatakan tidak melarang mudik, tetapi mengimbau agar masyarakat lebih baik tidak mudik.

Secara umum, sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak fisik (physical distancing) dua meter dan menerapkan isolasi diri selama 14 hari bagi pemudik. 

Mayoritas pemudik yang menggunakan angkutan umum lebih banyak, peringatan tersebut akan sulit dilakukan.

Pakar transportasu yang juga guru besar Fakutas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM),  Prof. Dr.-Ing. Ir. Ahmad Munawar,  mengharapkan agar pemerintah mempertegas pelarangan mudik. Alasannya penyebaran Covid-19 tidak bisa dihindari selama mudik. 

"Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, penyebaran akan terjadi juga di tempat lain seperti di rest area,” katanya di Kampus UGM, Senin (6/4/2020).

Menurutnya penerapan isolasi selama 14 hari di kampung halaman pemudik, tidak akan berjalan lancar. Sebab jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang. 

“Isolasi ini juga membuat pemerintah daerah yang jadi sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan bahkan ribuan peralatan serta fasilitas," katanya. 

"Hal ini juga akan memberatkan pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini menyebar di daerah mereka,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Munawar meminta jika memungkinkan pemerintah harus tegas melarang mudik dengan membatasi, bahkan kalau mungkin menyetop angkutan umum bus antar kota, kereta api jarak jauh dan pesawat. Selain itu, penutupan jalan arteri dan jalan tol yang menghubungkan antar provinsi juga bisa menjadi solusi pencegahan.

Ketika ditanya tentang kerugian masyarakat yang bekerja di sektor transportasi, jika mudik dilarang, Munawar menyatakan saat inipun sudah terasa dampaknya. Kendati demikian, ia menyatakan saat ini sedang ada negosiasi dengan pemerintah tentang kompensasi kepada mereka. 

“Saya harap pemerintah segera memberikan bantuan sosial atau BLT kepada mereka yang berdampak, tidak hanya pekerja angkutan umum, tetapi juga pekerja harian dan mereka yang memerlukan," katamya.

Ia juga meminta untuk menghentikan untuk sementara proyek-proyek besar infrastruktur. Kemudian mengganti dengan bantuan sosial. 
"Berikan keringanan cicilan bank, kalau mungkin penundaan cicilan kepada mereka yang memerlukan,” ungkap Anggota Dewan Penasehat Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi ini.

Aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik menurutnya memang tidak bisa dihindari. Ia menyatakan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini perekonomian jelas akan terpuruk. Namun, mana yang lebih penting,ekonomi atau nyawa rakyat.

“Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, ketika menerapkan lockdown di negaranya, menyampaikan sebuah pidato. Ia menyatakan ‘We know how to bring economy back to live, but we do not know is how to bring people back to life.’ Ekonomi bisa diperbaiki kembali, tetapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali,” tegasnya.

Munawar berpesan kepada masyarakat Indonesia, terutama yang ingin bermudik, bahwa kesehatan keluarga, terutama orang tua, jauh lebih penting dari bertemu langsung dengan mereka. 

"Sudah ada contoh di RS Adam Malik, Medan, anak muda yang mudik, kelihatannya sehat, ternyata carrier pembawa virus. Akhirnya, berdampak pada orang tua yang dikunjungi.  Rindu untuk sementara dapat diobati via video call. Ini juga yang saya lakukan ke kedua anak saya yang ada di Surabaya dan Australia,” pungkasnya. (ian)